Berita Terbaru KPK Hari Ini

Bupati Pati Sudewo Tersangka KPK, Wagub Taj Yasin Beri Pengarahan Khusus terkait Estafet Kepemimpinan

PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.

Tantangan Menjaga Integritas di Tengah Luasnya Kewenangan Pemimpin Daerah

Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Sebelum Meikarta Dijadikan Rusun, Maruarar Ingin Lahannya Terbebas dari Kasus Hukum

Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta

KPK Periksa Sekda Kabupaten Bekasi untuk Kasus Ade Kunang

Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.

Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Dasco : Statusnya Ditentukan Mahkamah Kehormatan Gerindra

KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mau Dijadikan Rusun, KPK Tegaskan tak Ada Penyitaan Lahan Meikarta

Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.

Bupati Pati Sudewo Tersangka, Risma Ardhi Chandra Diangkat Menjadi Plt

WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka

Gubernur Khofifah Terbitkan Surat Perintah F Bagus Panuntun jadi Plt Wali Kota Madiun

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.

Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah

Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Pengamat: Sudah Terprediksi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.

Alasan Keamanan, Lokasi Pemeriksaan Bupati Pati Dipindah ke Kudus

PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.

Dalami Kasus Sudewo, KPK Segera Lakukan Penggeledahan

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

KPK Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Pati Sudewo ke Level yang Lebih Tinggi

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.

Pengunjuk Rasa Pati yang Damai dengan Sudewo bakal Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.

KPK: Bupati Pati Sudewo Diperika di Kudus karena Pertimbangan Keamanan

KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

Bupati Pati Sudewo Diduga Jual Beli Jabatan Sampai ke Luar Tingkat Desa

KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.

Uang Tunai Rp550 Juta Disita dalam Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.

Wali Kota Madiun Maidi Diduga Terima Rp2,25 M dari Pemerasan dan Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.

Lingkaran Setan Korupsi di Pati: KPK Sebut Pemerasan Perangkat Desa Picu Budaya Balik Modal

Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal. 

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia